hotviralnews.web.id Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengungkap pandangannya mengenai kompleksitas peran badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia. Menurutnya, tugas yang diemban BUMN nasional tergolong sangat rumit jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis di berbagai negara lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Nicke saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa BUMN Indonesia, khususnya Pertamina, tidak dapat diperlakukan layaknya perusahaan bisnis biasa.
BUMN Punya Misi Ganda
Nicke menjelaskan bahwa BUMN di Indonesia memikul dua tanggung jawab besar secara bersamaan. Di satu sisi, perusahaan negara dituntut menjalankan prinsip bisnis yang sehat dan berorientasi keuntungan. Namun di sisi lain, BUMN juga harus menjalankan misi negara yang bersifat pelayanan publik.
Kondisi tersebut membuat pengambilan keputusan di lingkungan BUMN menjadi jauh lebih kompleks. Kebijakan bisnis tidak semata-mata didasarkan pada hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas sosial dan kepentingan nasional.
Menurut Nicke, beban misi ganda inilah yang membuat BUMN Indonesia memiliki tantangan berbeda dibandingkan perusahaan energi di negara lain.
Pertamina Bukan Sekadar Perusahaan Energi
Dalam kesaksiannya, Nicke menekankan bahwa Pertamina memiliki peran strategis yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina bertanggung jawab menjaga ketersediaan bahan bakar di seluruh wilayah Indonesia.
Distribusi energi harus tetap berjalan meskipun secara bisnis tidak selalu menguntungkan. Di wilayah terpencil, misalnya, biaya logistik sangat tinggi, namun pelayanan tetap harus dilakukan demi keadilan sosial.
Menurutnya, kewajiban tersebut tidak bisa dilepaskan dari mandat negara kepada Pertamina sebagai BUMN strategis.
Menjaga Stabilitas Harga Energi
Salah satu contoh kompleksitas tugas BUMN, menurut Nicke, adalah kewajiban menjaga stabilitas harga energi. Pertamina tidak bisa sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar global yang fluktuatif.
Ketika harga minyak dunia naik tajam, perusahaan tetap harus memastikan harga dalam negeri tidak melonjak secara ekstrem. Kebijakan ini bertujuan melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Namun kebijakan tersebut sering kali berdampak pada tekanan finansial perusahaan, karena selisih harga tidak selalu langsung dikompensasi.
Tantangan di Tengah Pengawasan Ketat
Nicke juga menyoroti ketatnya pengawasan terhadap BUMN, baik dari lembaga negara, aparat penegak hukum, hingga opini publik. Setiap kebijakan strategis kerap menjadi sorotan luas.
Di satu sisi, pengawasan penting untuk mencegah penyimpangan. Namun di sisi lain, kondisi ini membuat ruang gerak manajemen menjadi sangat hati-hati.
Menurut Nicke, pengambilan keputusan di BUMN sering kali berada di situasi serba dilematis antara risiko bisnis dan risiko hukum.
Kompleksitas Tata Kelola Migas
Dalam konteks Pertamina, kompleksitas semakin terasa pada sektor minyak dan gas bumi. Tata kelola migas melibatkan banyak pihak, mulai dari kontraktor, trader, hingga kebijakan pemerintah.
Nicke menjelaskan bahwa sistem tersebut tidak sederhana karena menyangkut kepentingan nasional, geopolitik energi, serta fluktuasi pasar global.
Kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan dapat berdampak besar terhadap pasokan energi nasional.
BUMN Indonesia Berbeda dengan Negara Lain
Nicke menilai tidak banyak negara yang menempatkan beban sosial sebesar Indonesia kepada perusahaan negaranya. Di banyak negara, perusahaan energi negara fokus pada keuntungan dan ekspansi bisnis.
Sementara di Indonesia, BUMN dituntut menjadi alat negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung kebijakan fiskal, hingga memastikan pemerataan pembangunan.
Kondisi ini membuat perbandingan langsung dengan perusahaan luar negeri menjadi tidak sepenuhnya relevan.
Konteks Kesaksian di Pengadilan
Pernyataan Nicke disampaikan dalam konteks memberikan penjelasan mengenai sistem dan kebijakan yang berlaku di Pertamina. Ia menilai pemahaman terhadap karakter BUMN sangat penting agar kebijakan perusahaan tidak dilihat secara sempit.
Menurutnya, banyak keputusan strategis diambil berdasarkan mandat negara, bukan semata kepentingan korporasi.
Hal ini perlu dipahami agar penilaian terhadap kebijakan manajemen tidak dilepaskan dari konteks nasional.
Pentingnya Reformasi dan Tata Kelola
Meski menekankan kompleksitas tugas BUMN, Nicke juga menyadari pentingnya perbaikan tata kelola. Transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan internal tetap menjadi fondasi utama.
BUMN dituntut mampu menjalankan misi negara tanpa mengabaikan prinsip good corporate governance.
Menurutnya, keseimbangan antara fungsi sosial dan profesionalisme bisnis menjadi tantangan terbesar.
Refleksi bagi Kebijakan Negara
Pandangan Nicke membuka ruang diskusi lebih luas mengenai posisi BUMN dalam sistem ekonomi Indonesia. Perusahaan negara tidak bisa dilepaskan dari kebijakan publik, namun juga tidak boleh kehilangan efisiensi.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan bagaimana memberi penugasan negara tanpa membebani kesehatan keuangan perusahaan.
Diskusi ini menjadi penting dalam upaya memperkuat peran BUMN di masa depan.
Penutup
Pernyataan Nicke Widyawati bahwa tugas BUMN Indonesia termasuk paling rumit di dunia mencerminkan realitas yang dihadapi perusahaan negara. Misi ganda antara bisnis dan pelayanan publik menjadikan pengelolaan BUMN jauh lebih kompleks dibanding perusahaan biasa.
Kesaksian tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan di BUMN harus dipahami dalam konteks kepentingan nasional. Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan BUMN tetap profesional, transparan, dan mampu menjalankan mandat negara secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas.
Cek Juga Artikel Dari Platform 1reservoir.com