hotviralnews.web.id Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota Komisi Reformasi Polri. Penunjukan ini bertujuan mempercepat proses perubahan di tubuh kepolisian. Komisi ini dibentuk untuk menata kembali sistem kerja, tata kelola, dan budaya organisasi Polri agar lebih transparan dan modern.
Menurut Prabowo, kehadiran Kapolri di dalam komisi sangat penting. Ia ingin reformasi dilakukan dari dalam, bukan hanya melalui pengawasan eksternal. “Kita butuh orang dalam sistem yang memahami masalah di lapangan,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya.
Presiden menilai bahwa peran Kapolri akan membuka ruang komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan jajaran kepolisian. Langkah ini juga diharapkan membuat setiap rekomendasi dari komisi bisa langsung diterapkan tanpa hambatan birokrasi.
Tujuan Pembentukan Komisi Reformasi Polri
Komisi Reformasi Polri dibentuk sebagai wadah untuk meninjau dan memperbaiki sistem internal kepolisian. Fokus utamanya adalah pada transparansi, profesionalisme, dan pelayanan publik. Komisi ini akan mengevaluasi struktur organisasi, disiplin personel, serta tata kelola anggaran agar lebih efisien dan akuntabel.
Prabowo menegaskan, pembentukan komisi ini adalah bagian dari visi besar pemerintah. Ia ingin Polri menjadi lembaga penegak hukum yang kuat namun tetap dekat dengan rakyat. “Polisi bukan hanya penjaga keamanan, tapi sahabat masyarakat,” ujarnya.
Komisi juga diharapkan mampu menjawab kritik publik terhadap kinerja kepolisian. Banyak keluhan tentang pelanggaran etik dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Prabowo menilai reformasi total adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Alasan Presiden Libatkan Kapolri
Presiden Prabowo menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi internal Polri. Dengan menempatkannya di komisi, pemerintah bisa langsung mendapatkan masukan dari sumber utama. Langkah ini juga mempermudah sinkronisasi kebijakan antara hasil evaluasi komisi dan implementasi di lapangan.
“Kapolri harus terlibat langsung. Dengan begitu, setiap keputusan komisi tidak berhenti di atas kertas,” kata Prabowo.
Keterlibatan Kapolri juga dinilai dapat mempercepat reformasi di berbagai lini. Prabowo ingin perubahan yang dilakukan tidak hanya administratif, tapi juga menyentuh perilaku dan budaya kerja personel.
Peran Purnawirawan Polri dalam Komisi
Selain Kapolri aktif, Prabowo juga menunjuk beberapa purnawirawan Polri untuk bergabung dalam komisi. Para mantan perwira ini diharapkan bisa memberi pandangan objektif berdasarkan pengalaman panjang mereka.
Menurut Presiden, kehadiran purnawirawan sangat penting. Mereka bisa membantu memberikan masukan strategis yang tidak terikat pada kepentingan jabatan. “Mereka tahu bagaimana organisasi ini berjalan dari masa ke masa,” ucap Prabowo.
Purnawirawan juga dianggap mampu menjadi penyeimbang antara idealisme reformasi dan kenyataan di lapangan. Dengan adanya kolaborasi antara generasi aktif dan senior, perubahan di tubuh kepolisian diharapkan berjalan lebih matang dan realistis.
Fokus Utama Komisi Reformasi Polri
Komisi Reformasi Polri memiliki empat fokus utama:
- Perbaikan struktur organisasi. Komisi akan menata ulang struktur agar Polri lebih efisien dan cepat merespons kebutuhan publik.
- Peningkatan profesionalisme. Melalui pelatihan dan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memperkuat etika dan tanggung jawab personel.
- Modernisasi sistem teknologi. Polri akan memperluas penggunaan teknologi digital agar layanan masyarakat lebih cepat dan transparan.
- Peningkatan kesejahteraan anggota. Tujuannya untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang karena faktor ekonomi.
Selain empat bidang itu, komisi juga membuka ruang dialog dengan masyarakat dan akademisi. Semua masukan akan dijadikan bahan evaluasi untuk menciptakan kepolisian yang lebih terbuka terhadap kritik.
Langkah Nyata Menuju Kepolisian yang Modern
Penunjukan Kapolri sebagai anggota komisi menandai keseriusan pemerintah dalam memperbaiki Polri dari dalam. Prabowo menilai langkah ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia juga menegaskan, reformasi bukan hanya tentang mengganti aturan, tetapi membangun kembali budaya kerja yang berintegritas.
Menurutnya, Polri harus menjadi institusi yang tegas terhadap kejahatan namun juga memiliki sisi kemanusiaan. “Kita ingin polisi yang tegas tapi tetap manusiawi,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan agar dalam beberapa tahun ke depan, Polri bisa tampil sebagai lembaga modern yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Reformasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keadilan sosial dan rasa aman di seluruh Indonesia.
Harapan untuk Masa Depan Polri
Langkah Presiden Prabowo membentuk Komisi Reformasi Polri disambut positif oleh berbagai kalangan. Banyak pihak melihatnya sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem hukum nasional.
Pengamat menilai, sinergi antara Kapolri, purnawirawan, dan tokoh independen adalah kombinasi ideal untuk membawa perubahan nyata. Dengan adanya kolaborasi lintas generasi, setiap keputusan akan lebih objektif dan berimbang.
Prabowo menegaskan bahwa reformasi kepolisian adalah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen bersama. Ia berharap Polri dapat menjadi simbol keadilan dan pelindung masyarakat yang sejati. “Kita ingin Polri yang kuat secara struktur, bersih secara moral, dan dipercaya rakyat,” ujarnya.
Dengan langkah ini, pemerintah mengirim pesan jelas: reformasi Polri bukan sekadar janji politik, tetapi agenda nyata untuk membangun lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas tinggi.secara struktur, tetapi juga bermoral dan dipercaya masyarakat.
Cek Juga Artikel Dari Platform georgegordonfirstnation.com