Rapat DPR Bahas Tuntutan Publik
hotviralnews.web.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hari ini menggelar rapat bersama pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas 17+8 tuntutan rakyat yang muncul dari rangkaian aksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus 2025.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan rapat tersebut bertujuan mengevaluasi sekaligus menyatukan pendapat dari delapan fraksi DPR terkait aspirasi publik.
“Kita akan lakukan rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Rabu (3/9).
17+8 Tuntutan Rakyat
Koalisi sipil sebelumnya merumuskan 17+8 tuntutan rakyat melalui petisi berjudul “Transparansi, Reformasi, dan Empati”.
- 17 tuntutan jangka pendek harus dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Beberapa poin utamanya antara lain:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
- Bentuk tim investigasi independen terkait kematian Affan Kurniawan dan korban aksi lainnya.
- Bekukan kenaikan tunjangan DPR serta publikasikan transparansi anggaran.
- Hentikan tindakan represif aparat dan bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Pastikan upah layak buruh dan langkah darurat cegah PHK massal.
- 8 tuntutan tambahan jangka panjang ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Isinya meliputi reformasi DPR dan partai politik, penguatan Komnas HAM, hingga peninjauan ulang kebijakan sektor ekonomi, termasuk UU Cipta Kerja.
Respons DPR
Menurut Dasco, sebagian tuntutan masyarakat sudah disampaikan perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan dalam audiensi dengan pimpinan DPR. Ia menegaskan lembaga parlemen akan menindaklanjuti aspirasi tersebut secepatnya.
“Dalam audiensi tadi sudah kami sampaikan bahwa DPR akan segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR,” jelasnya.
Dasco juga membantah anggapan bahwa DPR baru kali ini mendengar aspirasi publik. Ia menyebut banyak aspirasi masyarakat sebelumnya disalurkan melalui alat kelengkapan dewan (AKD).
Kendala di Lapangan
Terkait aksi unjuk rasa yang sempat berujung ricuh, Dasco mengungkapkan DPR sebenarnya berencana menemui langsung massa. Namun, rencana itu batal karena situasi lapangan tidak kondusif.
“Begitu kita mau keluar, itu sudah bukan murni unjuk rasa. Ada penumpang gelap yang membuat suasana tidak kondusif,” ujarnya.
Harapan Publik
Petisi 17+8 dianggap sebagai sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan perubahan signifikan dalam tata kelola negara. Transparansi, reformasi politik, dan penghentian kekerasan aparat menjadi poin krusial yang perlu segera dijawab DPR agar kepercayaan publik tidak semakin merosot.
Kesimpulan
Rapat DPR hari ini akan menjadi momentum penting apakah parlemen benar-benar serius merespons aspirasi rakyat. Dengan tenggat waktu yang ketat untuk 17 tuntutan jangka pendek, publik menunggu langkah nyata DPR dalam mewujudkan transparansi, reformasi, dan empati yang disuarakan masyarakat.
Cek juga artikel paling top di beritabumi.web.id
