Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap fakta serius dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra. Dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Tito menyampaikan bahwa sebanyak 29 desa di Aceh dan Sumatra Utara dilaporkan hilang akibat terjangan banjir besar dan tanah longsor.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian besar karena hilangnya sebuah desa bukan hanya sekadar kerusakan infrastruktur, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat, identitas wilayah, serta masa depan ribuan warga yang terdampak.
“Kemudian yang hilang, ini juga perlu ada penyelesaian. Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra, dilansir Antara, Rabu, 18 Februari 2026.
Pengungkapan ini menunjukkan bahwa dampak bencana di Sumatra bukan hanya soal pengungsian atau kerusakan rumah, tetapi sudah masuk pada kategori kehilangan wilayah pemukiman secara total.
Desa Hilang Akibat Banjir dan Longsor
Bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan longsor memang dikenal sebagai ancaman besar di wilayah yang memiliki kondisi geografis ekstrem. Aceh dan Sumatra Utara memiliki banyak daerah perbukitan, sungai besar, serta kawasan rawan longsor yang dapat berubah drastis ketika curah hujan tinggi terjadi dalam waktu lama.
Ketika banjir besar datang, aliran air bisa menyeret bangunan, jalan, bahkan seluruh pemukiman. Dalam kasus longsor, tanah yang bergerak dapat menimbun desa secara menyeluruh, meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat.
Hilangnya 29 desa menjadi gambaran nyata betapa ekstremnya bencana yang terjadi, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah Jadikan Atensi Khusus
Tito Karnavian tidak hanya berbicara sebagai Mendagri, tetapi juga sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra. Dalam kapasitas ini, Tito menegaskan bahwa kasus desa hilang membutuhkan penyelesaian khusus karena menyangkut status wilayah dan nasib penduduknya.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus menentukan langkah strategis, apakah desa tersebut dapat dibangun kembali di lokasi semula atau harus direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Relokasi sering menjadi pilihan sulit, karena warga biasanya memiliki ikatan sosial, budaya, dan ekonomi dengan tanah tempat mereka tinggal sejak lama. Namun, jika wilayah tersebut sudah tidak layak atau terlalu berbahaya, maka pemindahan menjadi solusi demi keselamatan jangka panjang.
Dampak Sosial dan Psikologis bagi Warga
Ketika sebuah desa hilang, dampaknya jauh lebih luas dibandingkan kehilangan rumah individu. Warga kehilangan ruang hidup, fasilitas umum, sekolah, tempat ibadah, lahan pertanian, hingga identitas komunitas mereka.
Selain itu, trauma psikologis menjadi tantangan besar. Banyak korban bencana mengalami tekanan mental karena kehilangan keluarga, tempat tinggal, serta rasa aman.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pemulihan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pendampingan sosial dan psikologis bagi masyarakat terdampak.
Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan membutuhkan perhatian ekstra dalam fase rehabilitasi ini.
Pemulihan Pascabencana Sumatra Terus Berjalan
Rapat koordinasi yang dipimpin Tito Karnavian menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Satgas PRR dibentuk untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah, mulai dari pemulihan infrastruktur dasar hingga pembangunan kembali permukiman warga.
Beberapa agenda penting yang menjadi fokus pemerintah meliputi:
- Pendataan desa yang hilang dan warga terdampak
- Penyediaan tempat tinggal sementara yang layak
- Percepatan pembangunan hunian tetap
- Pemulihan akses jalan dan jembatan
- Rekonstruksi fasilitas pendidikan dan kesehatan
- Program pemulihan ekonomi masyarakat
Dengan adanya Satgas khusus, pemerintah berharap penanganan pascabencana tidak berjalan lambat dan tidak menimbulkan krisis berkepanjangan.
Pentingnya Mitigasi Bencana ke Depan
Kasus hilangnya 29 desa juga menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana harus menjadi prioritas nasional. Bencana hidrometeorologi diprediksi akan semakin sering terjadi seiring perubahan iklim global.
Pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini, tata kelola sungai, reboisasi hutan, serta pengawasan wilayah rawan longsor.
Selain itu, edukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana juga sangat penting. Dengan pemahaman yang baik, risiko korban jiwa dan kerusakan dapat ditekan.
Rekonstruksi Tidak Sekadar Membangun Kembali
Tito Karnavian menekankan bahwa penyelesaian kasus desa hilang harus dilakukan dengan strategi matang. Rekonstruksi bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi menciptakan kawasan yang lebih aman, tertata, dan tahan bencana.
Konsep “build back better” atau membangun kembali dengan lebih baik harus menjadi prinsip utama. Infrastruktur baru harus mempertimbangkan risiko bencana agar kejadian serupa tidak mengulang tragedi yang sama.
Harapan untuk Warga Terdampak
Bencana yang menyebabkan hilangnya puluhan desa adalah tragedi besar, tetapi perhatian pemerintah menjadi langkah awal yang penting. Dengan koordinasi yang kuat, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Masyarakat Aceh dan Sumatra Utara yang terdampak membutuhkan dukungan nyata, baik dalam bentuk bantuan fisik maupun jaminan masa depan yang lebih aman.
Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan pascabencana Sumatra akan terus dikawal hingga seluruh warga dapat kembali menjalani kehidupan normal, dan wilayah terdampak dapat bangkit kembali dengan lebih kuat.
Baca juga : Pajak Kendaraan di Jateng Naik Drastis, Ini Penjelasannya
Cek Juga Artikel Dari Platform : cctvjalanan
