hotviralnews.web.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi merespons tuntutan 17+8 rakyat yang sempat menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dalam rapat konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi, DPR menyepakati enam poin keputusan penting yang dinilai sebagai langkah konkret menuju reformasi internal parlemen.
Pernyataan resmi ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
“Pada hari ini kami menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin,” ujar Dasco.
Isi Enam Poin Keputusan DPR RI
Hasil rapat konsultasi tersebut menghasilkan enam keputusan penting, di antaranya:
- Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan kerja luar negeri bagi anggota DPR RI per 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan.
- Pemangkasan tunjangan dan fasilitas DPR, termasuk biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.
- Pemutusan pembayaran hak keuangan bagi anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya.
- Tindak lanjut penonaktifan anggota DPR melalui koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR dengan mahkamah partai masing-masing.
- Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan DPR.
Dasco menegaskan keputusan ini telah ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, yaitu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Respons atas Tuntutan 17+8
Langkah DPR ini dianggap sebagai jawaban atas gelombang aspirasi masyarakat yang terangkum dalam petisi 17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati. Sebelumnya, tuntutan tersebut mendesak agar DPR melakukan efisiensi anggaran, menghentikan kenaikan tunjangan, hingga memperkuat komitmen berpihak pada rakyat.
Meskipun enam keputusan DPR belum sepenuhnya mencakup seluruh 17+8 tuntutan, langkah ini dipandang sebagai sinyal positif reformasi kelembagaan. DPR juga berjanji memperluas ruang partisipasi publik agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
Harapan Masyarakat untuk Perubahan Nyata
Keputusan ini menimbulkan harapan baru agar DPR benar-benar serius menjalankan reformasi internal. Publik menilai bahwa transparansi, pemangkasan fasilitas, dan penghentian hak keuangan bagi anggota yang bermasalah hanyalah langkah awal.
Tantangan berikutnya adalah implementasi nyata di lapangan, termasuk mekanisme pengawasan agar keputusan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran wacana.
Cek juga artikel paling lengkap di lagupopuler.web.id
