Pengawasan Layanan Publik Jadi Fokus
hotviralnews.web.id – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan negara. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kamis (4/9/2025) di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat.
Menurut Suganda, pengawasan yang kuat merupakan wujud nyata kehadiran negara, terutama bagi masyarakat di kelompok marjinal dan wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T). Dengan mekanisme pengaduan yang baik, masyarakat dapat memperoleh akses layanan yang lebih adil dan transparan.
“Penguatan pengawasan bukan semata tugas internal Ombudsman, melainkan bentuk komitmen negara untuk menghadirkan kualitas layanan publik yang bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegas Suganda.
Usulan Tambahan Anggaran
Dalam forum tersebut, Ombudsman RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp199,3 miliar dari pagu sebelumnya Rp251,97 miliar pada tahun 2026. Dengan penambahan ini, total usulan anggaran mencapai Rp451,32 miliar.
Dana tersebut akan difokuskan pada tiga program utama, yaitu:
- Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Rp36,9 miliar
- Dukungan Manajemen: Rp12,4 miliar
- Pengawasan Prioritas Presiden: Rp150 miliar
Meski begitu, Suganda mengungkapkan bahwa pagu anggaran Ombudsman tahun 2026 justru turun Rp3,6 miliar dibanding tahun 2025. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pengawasan tetap berjalan optimal.
Prioritas Tambahan Anggaran
Tambahan anggaran tersebut diarahkan pada beberapa prioritas, antara lain:
- Memperkuat akses pengaduan masyarakat.
- Mendukung penyampaian saran perbaikan kebijakan tematik sesuai Program Prioritas Presiden.
- Memberikan pendampingan layanan publik khusus bagi kelompok marjinal dan masyarakat di wilayah 3T.
- Memperkuat kelembagaan dan tata kelola internal Ombudsman agar lebih efektif.
Target Kinerja 2026
Ombudsman menetapkan sejumlah target pada 2026, di antaranya:
- Penyelesaian 725 laporan masyarakat di pusat.
- Penyelesaian 7.100 laporan di perwakilan.
- 17 Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) oleh penyelenggara layanan publik.
- 34 IAPS tematik yang sesuai dengan Program Prioritas Presiden.
- 85 opini pengawasan untuk kementerian/lembaga.
- 552 opini pengawasan untuk pemerintah daerah.
Capaian Hingga Agustus 2025
Hingga 28 Agustus 2025, Ombudsman RI telah menerima 7.860 laporan masyarakat dan berhasil menyelesaikan 5.349 laporan, atau sekitar 69,47% dari target 7.700 laporan.
Untuk investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS), dari target 41 laporan, baru 10 laporan yang diselesaikan (24,39%). Sementara itu, realisasi anggaran telah mencapai 58,71% dari pagu efektif Rp218,53 miliar.
Kesimpulan
Rapat antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali arti pengawasan layanan publik yang kuat dan inklusif. Dengan dukungan anggaran yang memadai, Ombudsman berharap dapat memastikan setiap warga negara, termasuk kelompok marjinal dan masyarakat di daerah 3T, memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan publik yang berkualitas.
Cek juga artikel paling top di beritagram.web.id
